BANGUN BUDAYA INTEGRITAS, SMA NEGERI 1 SELONG IKUTI PENYULUHAN ANTIKORUPSI ROAD TO HAKORDIA 2026

SMA Negeri 1 Selong – Selong --- Upaya membangun lingkungan pendidikan yang bersih, transparan, dan berintegritas terus menjadi perhatian. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan antikorupsi dalam rangka menyemarakkan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2026 atau Road to Hakordia 2026 yang dilaksanakan di Ruang Guru SMA Negeri 1 Selong, Rabu (18/11/2026).

 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) NTB tersebut diikuti oleh Kepala Sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Negeri – Sekolah Berintegritas Dimulai dari Pemimpin yang Berintegritas, Guru yang Menjadi Teladan, dan Tenaga Kependidikan yang Memberikan Pelayanan dengan Jujur dan Bertanggung Jawab”, kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus penguatan komitmen seluruh warga sekolah dalam mencegah praktik korupsi dan perilaku menyimpang di lingkungan pendidikan.

 

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala SMA Negeri 1 Selong, Dr. Hj. Sri Wahyuni. Dalam sambutannya, ia berharap penyuluhan tersebut dapat memberikan pemahaman dan pencerahan kepada seluruh peserta mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan, dicegah, maupun dihindari dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

 

Menurutnya, pemahaman mengenai antikorupsi penting dimiliki oleh seluruh unsur sekolah agar setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Setelah membuka kegiatan, Kepala Sekolah kemudian menyerahkan jalannya penyuluhan kepada narasumber untuk menyampaikan materi kepada peserta.

 

Materi penyuluhan disampaikan oleh Asbur Hidayat dari Universitas Gunung Rinjani yang juga merupakan bagian dari Forum Penyuluh Antikorupsi NTB. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tanggung jawab satu atau dua orang saja, melainkan membutuhkan keterlibatan bersama. Meskipun komitmen untuk tidak melakukan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, upaya untuk melawannya perlu dibangun secara kolektif melalui kesadaran dan tindakan seluruh elemen masyarakat.

 

Ia menjelaskan bahwa kegiatan Road to Hakordia 2026 merupakan bagian dari upaya Forum PAKSI NTB untuk terus mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember 2026. Melalui kegiatan penyuluhan di berbagai lingkungan, termasuk satuan pendidikan, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan.

 

Salah satu pokok pembahasan yang menjadi perhatian dalam penyuluhan tersebut adalah makna integritas. Asbur menjelaskan bahwa integritas merupakan kesatuan antara hati, perkataan, dan tindakan. Apa yang diyakini dan tertanam dalam diri seseorang harus selaras dengan apa yang disampaikan serta diwujudkan melalui perbuatannya. Dengan demikian, seseorang yang berintegritas tidak hanya mengetahui mana yang benar, tetapi juga memiliki komitmen untuk melaksanakan kebenaran tersebut dalam setiap keadaan.

 

Menurutnya, nilai integritas berlaku di seluruh lini kehidupan, termasuk di lingkungan sekolah. Sekolah tidak semata-mata menjadi tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Peserta didik yang saat ini memperoleh pendidikan merupakan generasi penerus yang kelak akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan mengambil peran di tengah masyarakat.

 

Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan antikorupsi perlu diperkenalkan sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut telah menjadi perhatian berbagai kementerian bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk melalui penguatan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dan pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan.

 

Penguatan pendidikan tersebut menjadi penting karena pengetahuan mengenai nilai-nilai kebaikan tidak selalu secara otomatis membuat seseorang mampu menerapkannya. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian perlu terus diingatkan, dibiasakan, serta diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, pembentukan karakter antikorupsi tidak cukup hanya melalui penyampaian materi, tetapi juga harus didukung oleh lingkungan yang memberikan contoh nyata.

 

Dalam konteks sekolah, budaya integritas setidaknya dibangun melalui beberapa unsur yang saling berkaitan, yakni kepemimpinan yang berintegritas, guru yang menjadi teladan, tenaga kependidikan yang memberikan pelayanan secara profesional, peserta didik yang memiliki karakter baik, serta dukungan orang tua dan masyarakat. Seluruh unsur tersebut memiliki peran dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab.

 

Asbur juga menekankan bahwa integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan atau sekadar tulisan yang dipasang di lingkungan sekolah. Nilai tersebut harus menjadi budaya yang benar-benar diterapkan. Pembiaran terhadap pelanggaran kecil, apabila terus berlangsung, dapat membentuk kebiasaan yang pada akhirnya membuat tindakan yang tidak semestinya dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

 

Pembahasan kemudian berlanjut pada pengenalan berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang berpotensi terjadi dalam berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. Dalam materi tersebut, Asbur menguraikan tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

 

Ketujuh bentuk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi semuanya dapat berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kepentingan pribadi, maupun tindakan yang merugikan kepentingan umum.

 

Dalam pengelolaan sekolah, misalnya, potensi kerugian keuangan negara dapat berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Sementara itu, penyuapan dapat muncul ketika terdapat pemberian atau janji imbalan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Penggelapan dalam jabatan juga perlu diwaspadai, khususnya ketika seseorang menggunakan atau menguasai sesuatu yang bukan menjadi haknya.

 

Selain itu, pemerasan dapat terjadi ketika pihak yang memiliki kewenangan meminta sejumlah uang atau keuntungan tertentu kepada pihak lain. Perbuatan curang dapat ditemukan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sedangkan benturan kepentingan berpotensi muncul ketika keputusan pengadaan dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau keluarga, bukan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

 

Hal lain yang mendapat perhatian khusus adalah gratifikasi. Asbur menjelaskan bahwa pemberian yang tampak sederhana, seperti hadiah atau oleh-oleh dari orang tua peserta didik kepada guru, dapat menimbulkan persoalan apabila berkaitan dengan jabatan atau berpotensi memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas.

 

Ia memberikan gambaran mengenai seorang guru yang menerima pemberian dari orang tua peserta didik. Pada kesempatan berikutnya, ketika peserta didik tersebut memperoleh nilai rendah, guru mungkin merasa tidak enak untuk memberikan penilaian sesuai hasil yang sebenarnya karena pernah menerima pemberian dari orang tuanya. Kondisi semacam inilah yang dapat memengaruhi independensi dan keadilan dalam menjalankan tugas pendidikan.

 

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diajak memahami perbedaan antara tindak pidana korupsi, perilaku koruptif, dan penyimpangan. Perilaku koruptif merupakan tindakan atau kebiasaan yang mencerminkan kecenderungan tidak berintegritas, meskipun belum tentu memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Contohnya seperti memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu, meminta uang terima kasih untuk mempercepat pelayanan, maupun tidak transparan dalam pengelolaan suatu kegiatan.

 

Sementara itu, penyimpangan dapat terlihat dari pelaksanaan administrasi keuangan yang tidak tertib atau proses pengadaan barang dan jasa yang tidak mengikuti prosedur. Hal-hal tersebut perlu menjadi perhatian sejak awal agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

 

Asbur mengingatkan bahwa kebiasaan menutupi kesalahan dengan kebohongan justru dapat memunculkan persoalan baru. Satu kebohongan sering kali diikuti kebohongan berikutnya untuk menutupi tindakan sebelumnya. Karena itu, kejujuran harus menjadi prinsip yang dipegang, sekalipun terkadang menyampaikan kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah.

 

Lebih lanjut, penyuluhan membahas faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi. Asbur memperkenalkan teori GONE yang terdiri atas empat unsur, yakni Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), dan Exposure (keinginan untuk memperoleh pengakuan atau menampilkan diri di hadapan orang lain).

 

Unsur pertama adalah keserakahan, yaitu keinginan untuk terus memiliki lebih banyak meskipun kebutuhan sebenarnya telah terpenuhi. Dalam hal ini, seseorang perlu mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak semua hal yang diinginkan harus dimiliki, terlebih apabila untuk memperolehnya seseorang harus mengorbankan kejujuran dan tanggung jawab.

 

Faktor kedua adalah kesempatan. Peluang untuk melakukan penyimpangan dapat muncul ketika seseorang memiliki kewenangan atau akses terhadap pengelolaan anggaran dan sumber daya, sementara pengawasan serta sistem pengendalian belum berjalan dengan baik.

 

Faktor ketiga adalah kebutuhan. Kondisi ekonomi atau kebutuhan mendesak terkadang dapat menjadi alasan seseorang tergoda untuk menyalahgunakan kewenangan. Namun, Asbur menegaskan bahwa kondisi tersebut tetap kembali kepada pilihan dan komitmen pribadi masing-masing dalam menjaga integritas.

 

Adapun faktor keempat adalah Exposure, yaitu dorongan untuk mendapatkan pengakuan atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Keinginan untuk terlihat lebih baik, lebih mampu, atau lebih berkecukupan dibandingkan orang lain dapat mendorong seseorang mengambil jalan yang tidak semestinya.

 

Keempat faktor tersebut dapat semakin kuat apabila didukung oleh sistem yang lemah, adanya konflik kepentingan, serta budaya pembiaran terhadap pelanggaran. Ia mencontohkan kebiasaan menggunakan uang organisasi atau uang yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi dengan alasan akan menggantinya kemudian. Meskipun pada awalnya terlihat sebagai persoalan kecil, kebiasaan tersebut dapat berkembang menjadi tindakan yang berulang dan berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan keuangan.

 

Dalam dunia pendidikan, dampak korupsi maupun perilaku tidak berintegritas tidak hanya berkaitan dengan persoalan keuangan. Praktik tersebut juga dapat menurunkan kualitas pendidikan, menghilangkan kepercayaan masyarakat, menciptakan ketidakadilan bagi peserta didik, merusak keteladanan pendidik, serta melemahkan akuntabilitas program sekolah.

 

Sebagai gambaran, Asbur menceritakan pengalaman yang pernah ditemuinya di lingkungan pendidikan, ketika terdapat potongan dana bantuan yang seharusnya diterima peserta didik. Meskipun jumlahnya tidak besar, tindakan tersebut menimbulkan kekecewaan orang tua dan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Bahkan, persoalan tersebut dapat memengaruhi keputusan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di tempat lain.

 

Contoh tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dianggap kecil sekalipun dapat membawa dampak besar apabila menyangkut hak peserta didik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

 

Untuk memperkuat pemahaman mengenai integritas, Asbur turut memperkenalkan sembilan nilai antikorupsi yang dirumuskan oleh KPK, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, adil, kerja keras, dan disiplin.

 

Kesembilan nilai tersebut dapat diingat melalui singkatan “Jumat Bersepeda Kakak”. Namun, ia menekankan bahwa menghafal kesembilan nilai tersebut bukanlah tujuan utama. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap nilai benar-benar diterapkan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

 

Dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan melalui kepemimpinan yang transparan dan akuntabel, mencegah terjadinya penyimpangan, serta menggerakkan seluruh warga sekolah untuk membangun budaya integritas. Guru juga memiliki peran penting dalam memberikan contoh kejujuran dan tanggung jawab kepada peserta didik. Sementara itu, tenaga kependidikan diharapkan mampu memberikan pelayanan secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

 

Untuk memberikan gambaran yang lebih dekat dengan pelaksanaan tugas di sekolah, penyuluhan juga dilengkapi dengan pembahasan sejumlah studi kasus yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan akademik.

 

Pada studi kasus pertama, peserta diajak mencermati situasi ketika seorang penyedia barang menawarkan kemudahan pengadaan sarana pendukung pembelajaran dengan imbalan uang terima kasih kepada kepala sekolah. Padahal, sekolah sedang membutuhkan sarana tersebut dalam waktu yang mendesak. Dalam situasi seperti ini, kepala sekolah harus mampu menolak tawaran tersebut dan memastikan seluruh proses pengadaan tetap berjalan sesuai prosedur.

 

Langkah yang perlu dilakukan antara lain menolak pemberian secara tegas, melaksanakan pengadaan berdasarkan ketentuan, memastikan transparansi, melibatkan tim terkait, serta mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan. Apabila ditemukan indikasi gratifikasi atau tekanan dari pihak tertentu, hal tersebut perlu dilaporkan kepada pengawas atau Inspektorat.

 

Studi kasus berikutnya membahas pemberian hadiah atau oleh-oleh dari penyedia barang dan jasa setelah terjalinnya kerja sama. Melalui contoh ini, peserta diajak memahami bahwa pemberian yang tampak sebagai bentuk terima kasih tetap perlu dicermati agar tidak memengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan, khususnya dalam proses pemilihan penyedia.

 

Sementara itu, studi kasus ketiga berkaitan dengan permintaan orang tua agar nilai peserta didik dinaikkan dengan imbalan tertentu. Kondisi seperti ini dapat menempatkan guru maupun tenaga kependidikan dalam situasi yang sulit, terutama ketika permintaan tersebut disertai alasan agar peserta didik dapat memenuhi persyaratan seleksi pada jenjang pendidikan berikutnya.

 

Asbur menegaskan bahwa keputusan untuk memberikan perlakuan khusus kepada seorang peserta didik dapat berdampak terhadap peserta didik lainnya. Penilaian harus tetap dilakukan secara objektif berdasarkan hasil belajar dan ketentuan yang berlaku. Prinsip keadilan tidak boleh dikorbankan hanya karena adanya pemberian atau kepentingan pihak tertentu.

 

Melalui berbagai contoh tersebut, peserta diajak melihat bahwa penerapan integritas tidak hanya berkaitan dengan persoalan besar, tetapi juga tercermin dari keputusan-keputusan sederhana yang dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari. Kemampuan untuk menolak pemberian yang tidak semestinya, menjaga objektivitas, menggunakan anggaran sesuai ketentuan, dan memberikan pelayanan secara adil merupakan bagian dari upaya nyata mencegah korupsi.

 

Menjelang akhir penyuluhan, peserta juga dilibatkan dalam pengisian instrumen survei pendidikan berintegritas sebagai bagian dari pemetaan kondisi dan penyusunan rencana tindak lanjut di lingkungan sekolah.

 

Melalui instrumen tersebut, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mengidentifikasi berbagai persoalan maupun risiko yang berpotensi melemahkan integritas sekolah. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain pengelolaan dana, pengadaan barang dan jasa, penerimaan peserta didik, pungutan, gratifikasi, konflik kepentingan, hingga pelayanan administrasi.

 

Selain mengidentifikasi risiko, peserta juga diminta menentukan sasaran prioritas yang perlu diperkuat, baik dari unsur pimpinan sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan. Selanjutnya, setiap kelompok menyampaikan bentuk program atau kegiatan yang dianggap paling dibutuhkan untuk membangun budaya integritas secara berkelanjutan.

 

Beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya sosialisasi, penyusunan komitmen bersama, serta penguatan komunikasi dan jejaring dengan pihak-pihak yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan berintegritas. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi bahan dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah.

 

Kegiatan penyuluhan ini turut didampingi oleh Didin Kusuma Wardani, S.Kom. dari Inspektorat Provinsi NTB bersama Asbur Hidayat selaku narasumber dari Forum PAKSI NTB.

 

Melalui kegiatan Road to Hakordia 2026 ini, seluruh warga SMA Negeri 1 Selong diharapkan semakin memahami bahwa membangun sekolah berintegritas membutuhkan komitmen dan keterlibatan bersama. Integritas tidak cukup diwujudkan melalui pemahaman terhadap aturan, tetapi harus tercermin dalam setiap keputusan, tindakan, dan pelayanan yang diberikan.

 

Pada akhirnya, sekolah yang berintegritas bukan hanya sekolah yang mampu menghindari praktik korupsi, melainkan juga lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut perlu dimulai dari para pemimpin, dicontohkan oleh guru, diterapkan oleh tenaga kependidikan, dan ditanamkan kepada peserta didik sebagai bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik.

 (V3)