BANGUN BUDAYA INTEGRITAS, SMA NEGERI 1 SELONG IKUTI PENYULUHAN ANTIKORUPSI ROAD TO HAKORDIA 2026
SMA Negeri 1 Selong – Selong --- Upaya
membangun lingkungan pendidikan yang bersih, transparan, dan berintegritas
terus menjadi perhatian. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan antikorupsi
dalam rangka menyemarakkan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2026 atau
Road to Hakordia 2026 yang dilaksanakan di Ruang Guru SMA Negeri 1 Selong, Rabu
(18/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat
Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) NTB
tersebut diikuti oleh Kepala Sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Mengusung
tema “Berantas Korupsi untuk Negeri – Sekolah Berintegritas Dimulai dari
Pemimpin yang Berintegritas, Guru yang Menjadi Teladan, dan Tenaga Kependidikan
yang Memberikan Pelayanan dengan Jujur dan Bertanggung Jawab”, kegiatan ini
menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus penguatan komitmen seluruh warga
sekolah dalam mencegah praktik korupsi dan perilaku menyimpang di lingkungan
pendidikan.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala SMA Negeri 1
Selong, Dr. Hj. Sri Wahyuni. Dalam sambutannya, ia berharap
penyuluhan tersebut dapat memberikan pemahaman dan pencerahan kepada seluruh
peserta mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan, dicegah, maupun dihindari
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Menurutnya, pemahaman mengenai antikorupsi penting
dimiliki oleh seluruh unsur sekolah agar setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan
dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta menjunjung tinggi nilai kejujuran
dan tanggung jawab. Setelah membuka kegiatan, Kepala Sekolah kemudian
menyerahkan jalannya penyuluhan kepada narasumber untuk menyampaikan materi
kepada peserta.
Materi penyuluhan disampaikan oleh Asbur
Hidayat dari Universitas Gunung Rinjani yang juga merupakan bagian dari
Forum Penyuluh Antikorupsi NTB. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa
pemberantasan korupsi bukanlah tanggung jawab satu atau dua orang saja,
melainkan membutuhkan keterlibatan bersama. Meskipun komitmen untuk tidak
melakukan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, upaya untuk melawannya perlu
dibangun secara kolektif melalui kesadaran dan tindakan seluruh elemen
masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan Road to Hakordia 2026
merupakan bagian dari upaya Forum PAKSI NTB untuk terus mengampanyekan
nilai-nilai antikorupsi menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9
Desember 2026. Melalui kegiatan penyuluhan di berbagai lingkungan, termasuk
satuan pendidikan, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya integritas
dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan.
Salah satu pokok pembahasan yang menjadi perhatian
dalam penyuluhan tersebut adalah makna integritas. Asbur menjelaskan bahwa
integritas merupakan kesatuan antara hati, perkataan, dan tindakan. Apa yang
diyakini dan tertanam dalam diri seseorang harus selaras dengan apa yang
disampaikan serta diwujudkan melalui perbuatannya. Dengan demikian, seseorang
yang berintegritas tidak hanya mengetahui mana yang benar, tetapi juga memiliki
komitmen untuk melaksanakan kebenaran tersebut dalam setiap keadaan.
Menurutnya, nilai integritas berlaku di seluruh lini
kehidupan, termasuk di lingkungan sekolah. Sekolah tidak semata-mata menjadi
tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga
memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan menanamkan
nilai-nilai kehidupan. Peserta didik yang saat ini memperoleh pendidikan
merupakan generasi penerus yang kelak akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan
mengambil peran di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan antikorupsi
perlu diperkenalkan sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan. Upaya
tersebut telah menjadi perhatian berbagai kementerian bersama Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk melalui penguatan pendidikan antikorupsi
di perguruan tinggi dan pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam proses
pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan.
Penguatan pendidikan tersebut menjadi penting karena
pengetahuan mengenai nilai-nilai kebaikan tidak selalu secara otomatis membuat
seseorang mampu menerapkannya. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian
perlu terus diingatkan, dibiasakan, serta diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
Oleh karena itu, pembentukan karakter antikorupsi tidak cukup hanya melalui
penyampaian materi, tetapi juga harus didukung oleh lingkungan yang memberikan
contoh nyata.
Dalam konteks sekolah, budaya integritas setidaknya
dibangun melalui beberapa unsur yang saling berkaitan, yakni kepemimpinan yang
berintegritas, guru yang menjadi teladan, tenaga kependidikan yang memberikan
pelayanan secara profesional, peserta didik yang memiliki karakter baik, serta
dukungan orang tua dan masyarakat. Seluruh unsur tersebut memiliki peran dalam
menciptakan lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi kejujuran,
keterbukaan, dan tanggung jawab.
Asbur juga menekankan bahwa integritas tidak boleh
berhenti sebagai slogan atau sekadar tulisan yang dipasang di lingkungan
sekolah. Nilai tersebut harus menjadi budaya yang benar-benar diterapkan.
Pembiaran terhadap pelanggaran kecil, apabila terus berlangsung, dapat
membentuk kebiasaan yang pada akhirnya membuat tindakan yang tidak semestinya
dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Pembahasan kemudian berlanjut pada pengenalan
berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang berpotensi terjadi dalam berbagai
sektor, termasuk dunia pendidikan. Dalam materi tersebut, Asbur menguraikan
tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara,
penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan
kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
Ketujuh bentuk tersebut memiliki karakteristik yang
berbeda, tetapi semuanya dapat berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan,
kepentingan pribadi, maupun tindakan yang merugikan kepentingan umum.
Dalam pengelolaan sekolah, misalnya, potensi kerugian
keuangan negara dapat berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai
peruntukan. Sementara itu, penyuapan dapat muncul ketika terdapat pemberian
atau janji imbalan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Penggelapan dalam
jabatan juga perlu diwaspadai, khususnya ketika seseorang menggunakan atau
menguasai sesuatu yang bukan menjadi haknya.
Selain itu, pemerasan dapat terjadi ketika pihak yang
memiliki kewenangan meminta sejumlah uang atau keuntungan tertentu kepada pihak
lain. Perbuatan curang dapat ditemukan dalam proses pengadaan barang dan jasa,
sedangkan benturan kepentingan berpotensi muncul ketika keputusan pengadaan
dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau keluarga, bukan berdasarkan kebutuhan
dan ketentuan yang berlaku.
Hal lain yang mendapat perhatian khusus adalah
gratifikasi. Asbur menjelaskan bahwa pemberian yang tampak sederhana, seperti
hadiah atau oleh-oleh dari orang tua peserta didik kepada guru, dapat
menimbulkan persoalan apabila berkaitan dengan jabatan atau berpotensi
memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas.
Ia memberikan gambaran mengenai seorang guru yang
menerima pemberian dari orang tua peserta didik. Pada kesempatan berikutnya,
ketika peserta didik tersebut memperoleh nilai rendah, guru mungkin merasa
tidak enak untuk memberikan penilaian sesuai hasil yang sebenarnya karena
pernah menerima pemberian dari orang tuanya. Kondisi semacam inilah yang dapat
memengaruhi independensi dan keadilan dalam menjalankan tugas pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diajak
memahami perbedaan antara tindak pidana korupsi, perilaku koruptif, dan
penyimpangan. Perilaku koruptif merupakan tindakan atau kebiasaan yang
mencerminkan kecenderungan tidak berintegritas, meskipun belum tentu memenuhi
unsur tindak pidana korupsi. Contohnya seperti memberikan perlakuan istimewa
kepada pihak tertentu, meminta uang terima kasih untuk mempercepat pelayanan,
maupun tidak transparan dalam pengelolaan suatu kegiatan.
Sementara itu, penyimpangan dapat terlihat dari
pelaksanaan administrasi keuangan yang tidak tertib atau proses pengadaan
barang dan jasa yang tidak mengikuti prosedur. Hal-hal tersebut perlu menjadi
perhatian sejak awal agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Asbur mengingatkan bahwa kebiasaan menutupi kesalahan
dengan kebohongan justru dapat memunculkan persoalan baru. Satu kebohongan
sering kali diikuti kebohongan berikutnya untuk menutupi tindakan sebelumnya.
Karena itu, kejujuran harus menjadi prinsip yang dipegang, sekalipun terkadang
menyampaikan kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah.
Lebih lanjut, penyuluhan membahas faktor-faktor yang
dapat mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi. Asbur memperkenalkan
teori GONE yang terdiri atas empat unsur, yakni Greed (keserakahan),
Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), dan Exposure (keinginan untuk
memperoleh pengakuan atau menampilkan diri di hadapan orang lain).
Unsur pertama adalah keserakahan, yaitu keinginan
untuk terus memiliki lebih banyak meskipun kebutuhan sebenarnya telah
terpenuhi. Dalam hal ini, seseorang perlu mampu membedakan antara kebutuhan dan
keinginan. Tidak semua hal yang diinginkan harus dimiliki, terlebih apabila
untuk memperolehnya seseorang harus mengorbankan kejujuran dan tanggung jawab.
Faktor kedua adalah kesempatan. Peluang untuk
melakukan penyimpangan dapat muncul ketika seseorang memiliki kewenangan atau
akses terhadap pengelolaan anggaran dan sumber daya, sementara pengawasan serta
sistem pengendalian belum berjalan dengan baik.
Faktor ketiga adalah kebutuhan. Kondisi ekonomi atau
kebutuhan mendesak terkadang dapat menjadi alasan seseorang tergoda untuk
menyalahgunakan kewenangan. Namun, Asbur menegaskan bahwa kondisi tersebut
tetap kembali kepada pilihan dan komitmen pribadi masing-masing dalam menjaga
integritas.
Adapun faktor keempat adalah Exposure, yaitu dorongan
untuk mendapatkan pengakuan atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain.
Keinginan untuk terlihat lebih baik, lebih mampu, atau lebih berkecukupan
dibandingkan orang lain dapat mendorong seseorang mengambil jalan yang tidak
semestinya.
Keempat faktor tersebut dapat semakin kuat apabila
didukung oleh sistem yang lemah, adanya konflik kepentingan, serta budaya
pembiaran terhadap pelanggaran. Ia mencontohkan kebiasaan menggunakan uang
organisasi atau uang yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan
pribadi dengan alasan akan menggantinya kemudian. Meskipun pada awalnya
terlihat sebagai persoalan kecil, kebiasaan tersebut dapat berkembang menjadi
tindakan yang berulang dan berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan
keuangan.
Dalam dunia pendidikan, dampak korupsi maupun
perilaku tidak berintegritas tidak hanya berkaitan dengan persoalan keuangan.
Praktik tersebut juga dapat menurunkan kualitas pendidikan, menghilangkan
kepercayaan masyarakat, menciptakan ketidakadilan bagi peserta didik, merusak
keteladanan pendidik, serta melemahkan akuntabilitas program sekolah.
Sebagai gambaran, Asbur menceritakan pengalaman yang
pernah ditemuinya di lingkungan pendidikan, ketika terdapat potongan dana
bantuan yang seharusnya diterima peserta didik. Meskipun jumlahnya tidak besar,
tindakan tersebut menimbulkan kekecewaan orang tua dan berdampak terhadap
kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Bahkan, persoalan tersebut dapat
memengaruhi keputusan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di tempat lain.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang
dianggap kecil sekalipun dapat membawa dampak besar apabila menyangkut hak
peserta didik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
Untuk memperkuat pemahaman mengenai integritas, Asbur
turut memperkenalkan sembilan nilai antikorupsi yang dirumuskan oleh KPK, yaitu
jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, adil, kerja keras,
dan disiplin.
Kesembilan nilai tersebut dapat diingat melalui
singkatan “Jumat Bersepeda Kakak”. Namun, ia menekankan bahwa menghafal
kesembilan nilai tersebut bukanlah tujuan utama. Hal yang jauh lebih penting
adalah bagaimana setiap nilai benar-benar diterapkan dalam kehidupan dan
pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah memiliki
tanggung jawab untuk menjadi teladan melalui kepemimpinan yang transparan dan
akuntabel, mencegah terjadinya penyimpangan, serta menggerakkan seluruh warga
sekolah untuk membangun budaya integritas. Guru juga memiliki peran penting
dalam memberikan contoh kejujuran dan tanggung jawab kepada peserta didik.
Sementara itu, tenaga kependidikan diharapkan mampu memberikan pelayanan secara
profesional, jujur, dan bertanggung jawab.
Untuk memberikan gambaran yang lebih dekat dengan
pelaksanaan tugas di sekolah, penyuluhan juga dilengkapi dengan pembahasan
sejumlah studi kasus yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengadaan
barang dan jasa, serta pelayanan akademik.
Pada studi kasus pertama, peserta diajak mencermati
situasi ketika seorang penyedia barang menawarkan kemudahan pengadaan sarana
pendukung pembelajaran dengan imbalan uang terima kasih kepada kepala sekolah.
Padahal, sekolah sedang membutuhkan sarana tersebut dalam waktu yang mendesak.
Dalam situasi seperti ini, kepala sekolah harus mampu menolak tawaran tersebut
dan memastikan seluruh proses pengadaan tetap berjalan sesuai prosedur.
Langkah yang perlu dilakukan antara lain menolak
pemberian secara tegas, melaksanakan pengadaan berdasarkan ketentuan,
memastikan transparansi, melibatkan tim terkait, serta mendokumentasikan
seluruh tahapan kegiatan. Apabila ditemukan indikasi gratifikasi atau tekanan
dari pihak tertentu, hal tersebut perlu dilaporkan kepada pengawas atau
Inspektorat.
Studi kasus berikutnya membahas pemberian hadiah atau
oleh-oleh dari penyedia barang dan jasa setelah terjalinnya kerja sama. Melalui
contoh ini, peserta diajak memahami bahwa pemberian yang tampak sebagai bentuk
terima kasih tetap perlu dicermati agar tidak memengaruhi objektivitas dalam
mengambil keputusan, khususnya dalam proses pemilihan penyedia.
Sementara itu, studi kasus ketiga berkaitan dengan
permintaan orang tua agar nilai peserta didik dinaikkan dengan imbalan
tertentu. Kondisi seperti ini dapat menempatkan guru maupun tenaga kependidikan
dalam situasi yang sulit, terutama ketika permintaan tersebut disertai alasan
agar peserta didik dapat memenuhi persyaratan seleksi pada jenjang pendidikan
berikutnya.
Asbur menegaskan bahwa keputusan untuk memberikan
perlakuan khusus kepada seorang peserta didik dapat berdampak terhadap peserta
didik lainnya. Penilaian harus tetap dilakukan secara objektif berdasarkan
hasil belajar dan ketentuan yang berlaku. Prinsip keadilan tidak boleh
dikorbankan hanya karena adanya pemberian atau kepentingan pihak tertentu.
Melalui berbagai contoh tersebut, peserta diajak
melihat bahwa penerapan integritas tidak hanya berkaitan dengan persoalan
besar, tetapi juga tercermin dari keputusan-keputusan sederhana yang dihadapi
dalam pekerjaan sehari-hari. Kemampuan untuk menolak pemberian yang tidak
semestinya, menjaga objektivitas, menggunakan anggaran sesuai ketentuan, dan
memberikan pelayanan secara adil merupakan bagian dari upaya nyata mencegah
korupsi.
Menjelang akhir penyuluhan, peserta juga dilibatkan
dalam pengisian instrumen survei pendidikan berintegritas sebagai bagian dari
pemetaan kondisi dan penyusunan rencana tindak lanjut di lingkungan sekolah.
Melalui instrumen tersebut, peserta dibagi ke dalam
beberapa kelompok untuk mengidentifikasi berbagai persoalan maupun risiko yang
berpotensi melemahkan integritas sekolah. Beberapa aspek yang menjadi perhatian
antara lain pengelolaan dana, pengadaan barang dan jasa, penerimaan peserta
didik, pungutan, gratifikasi, konflik kepentingan, hingga pelayanan
administrasi.
Selain mengidentifikasi risiko, peserta juga diminta
menentukan sasaran prioritas yang perlu diperkuat, baik dari unsur pimpinan
sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan. Selanjutnya, setiap kelompok
menyampaikan bentuk program atau kegiatan yang dianggap paling dibutuhkan untuk
membangun budaya integritas secara berkelanjutan.
Beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di
antaranya sosialisasi, penyusunan komitmen bersama, serta penguatan komunikasi
dan jejaring dengan pihak-pihak yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan
berintegritas. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi bahan dalam
merumuskan langkah-langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
sekolah.
Kegiatan penyuluhan ini turut didampingi oleh Didin
Kusuma Wardani, S.Kom. dari Inspektorat Provinsi NTB bersama Asbur
Hidayat selaku narasumber dari Forum PAKSI NTB.
Melalui kegiatan Road to Hakordia 2026 ini, seluruh
warga SMA Negeri 1 Selong diharapkan semakin memahami bahwa membangun sekolah
berintegritas membutuhkan komitmen dan keterlibatan bersama. Integritas tidak
cukup diwujudkan melalui pemahaman terhadap aturan, tetapi harus tercermin
dalam setiap keputusan, tindakan, dan pelayanan yang diberikan.
Pada akhirnya, sekolah yang berintegritas bukan hanya
sekolah yang mampu menghindari praktik korupsi, melainkan juga lingkungan
pendidikan yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, transparansi, dan
tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut perlu dimulai dari para pemimpin,
dicontohkan oleh guru, diterapkan oleh tenaga kependidikan, dan ditanamkan
kepada peserta didik sebagai bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik.
(V3)